Halaman
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
35
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
Masyarakat
Madani
Hakikat Budaya
Demokrasi
Pengertian
Budaya
Demokrasi
Prinsip-Prinsip
Budaya
Demokrasi
Macam-Macam
Budaya
Demokrasi
Budaya
Demokrasi
di Indonesia
Prinsip Budaya
Demokrasi di
Indonesia
Periode
1945–1959
Periode
1959–1965
Periode
1966–1998
Periode 1998–
Sekarang
Pengertian
Masyarakat
Madani
Ciri-Ciri
Masyarakat
Madani
Demokratisasi
Menuju
Masyarakat
Madani
Perilaku Budaya Demokrasi
dalam Kehidupan Sehari-hari
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Sekolah
Lingkungan
Masyarakat
Lingkungan
Negara
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
36
Perhatikan gambar di atas. Itulah gambaran pesta
demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan pada hari
Kamis, tanggal 9 April 2009. Pada hari itu rakyat Indonesia,
yang memiliki hak pilih berbondong-bondong menuju
tempat pemungutan suara. Mereka memberikan suara-
nya secara langsung dalam rangka memilih wakil-wakil
rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Ya, itulah
pelaksanaan pemilu yang mencerminkan budaya
demokrasi di Indonesia. Bagaimanakah hakikat budaya
demokrasi itu? Adakah kaitan antara budaya demokrasi
dengan masyarakat madani? Temukan jawabannya
dalam uraian materi bab II berikut ini.
• budaya
• demokrasi
• budaya demokrasi
• pemilu
• demokrasi Pancasila
• masyarakat madani
• referendum.
• kedaulatan rakyat
W
Gambar 2.1
Pemilu sebagai cerminan
budaya demokrasi
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
37
A. Hakikat Budaya Demokrasi
Budaya demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani Kuno sekitar tahun
500 SM. Pada waktu itu budaya demokrasi telah dipraktikkan di kota-kota
(
polis
) di Yunani Kuno. Pada zaman Yunani Kuno, demokrasi dipraktikkan
secara langsung, artinya rakyat menjalankan hak-hak politiknya secara
langsung. Apa sebenarnya budaya demokrasi itu? Bagaimanakah prinsip-
prinsip budaya demokrasi? Bagaimanakah bentuk-bentuk budaya demokrasi?
Agar lebih jelas, mari kita pahami satu per satu.
1. Pengertian Budaya Demokrasi
Budaya demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu budaya dan demokrasi.
Budaya berarti hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan
kehidupannya. Adapun pengertian demokrasi adalah keadaan negara
yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya , kedaulatan
dalam pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi
berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan
rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.
Berdasarkan asal katanya, budaya demokrasi mempunyai pengertian
kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan yang mencermin-
kan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai persamaan, kebebasan, dan
peraturan. Budaya demokrasi juga dapat dikatakan sebagai bentuk
aplikasi atau penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip
demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, tercerminlah prinsip-prinsip
demokrasi dalam budaya demokrasi.
Contoh bentuk budaya demokrasi di Indonesia adalah dilaksanakan-
nya pemilihan umum setiap lima tahun sekali baik untuk memilih presiden
maupun wakil-wakil rakyat. Sejak tahun 2004, pemilihan presiden di
Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian,
rakyat telah diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan publik. Itulah
salah satu bentuk budaya demokrasi di Indonesia.
Nah, sekarang Anda sudah bisa memahami pengertian budaya
demokrasi, bukan? Untuk selanjutnya, Anda perlu memahami tentang
prinsip-prinsip budaya demokrasi dan bentuk-bentuk budaya demokrasi
berikut ini.
2. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi
Prinsip-prinsip budaya demokrasi yang dimaksudkan di sini adalah
prinsip-prinsip demokrasi yang telah diaplikasikan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sehingga menjadi budaya demokrasi. Ada
banyak ilmuwan yang memberikan pendapatnya tentang prinsip-prinsip
budaya demokrasi. Beberapa pendapat ilmuwan itu sebagai berikut.
a. Masykuri Abdillah berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi
terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme.
(Sumber: Z. Ubair, 2010)
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
38
b. Robert A. Dahl berpendapat bahwa terdapat tujuh prinsip yang harus
ada dalam sistem demokrasi, yaitu kontrol atas keputusan presiden,
pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih, hak dipilih, kebebasan
menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses
informasi, dan kebebasan berserikat.
(Sumber: Z. Ubair, 2010)
c.
Miriam Budiardjo berpendapat bahwa prinsip-prinsip budaya
demokrasi sebagai berikut.
1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain
menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula prosedur
untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3) Pemilihan umum yang bebas.
4) Kebebasan umum untuk menyatakan pendapat.
5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6) Pendidikan kewarganegaraan.
(Sumber: Miriam Budiardjo, 2003: 60)
Prinsip-prinsip budaya demokrasi menurut Miriam Budiardjo
tersebut juga disebut sebagai prinsip
rule of law
.
d. Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa prinsip-prinsip budaya
demokrasi terdiri atas negara hukum, pemerintah berada di bawah
kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip
mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Itulah beberapa pendapat para ilmuwan tentang prinsip-prinsip
budaya demokrasi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, kita dapat
pahami bahwa setiap negara yang menerapkan demokrasi memiliki
kecenderungan yang sama dalam hal prinsip-prinsip yang dianut (prinsip
demokrasi). Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal,
antara lain mencakup hal-hal berikut.
a. Keterlibatan Warga Negara dalam Pembentukan Keputusan Politik
Demokrasi mengandung pengertian pemerintahan yang
berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam
pembentukan keputusan politik rakyat atau warga negara selalu
dilibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan
warga negara dalam pembentukan keputusan politik ini terutama
bertujuan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin
politik. Dalam pelaksanaan prinsip ini, pemilihan umum dipercaya
sebagai salah satu instrumen penting guna memungkinkan
berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik
(demokratis).
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
39
b. Tingkat Persamaan (Kesetaraan) di antara Warga Negara
Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap
orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa
dibeda-bedakan dan memperoleh akses serta kesempatan sama untuk
mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Pada umumnya
tingkat persamaan yang dituju antara lain persamaan politik,
persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan, persamaan
ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.
c.
Kebebasan atau Kemerdekaan yang Diakui dan Dipakai oleh
Warga Negara
Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan
dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan
hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari
penguasa. Jadi, bagian tidak terpisahkan dari ide kebebasan adalah
pembatasan kekuasaan-kekuasaan penguasa politik. Demokrasi
merupakan sistem
po
litik yang melindungi kebebasan warganya
sekaligus memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin
kebebasan tersebut.
Contoh kebebasan warga
negara yang diakui oleh negara
seperti berikut.
1) Kebebasan untuk menyata-
kan pendapat, berkumpul
atau berkelompok, dan ber-
serikat.
2) Kebebasan yang menyang-
kut hak-hak asasi manusia
(seperti hak politik, ekonomi,
kesetaraan di depan hukum
dan pemerintahan, ekspresi
kebudayaan, dan hak pri-
badi).
d. Supremasi Hukum
Prinsip supremasi hukum adalah semua masalah diselesaikan
dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif
supremasi hukum (
supremacy of law
), pada hakikatnya pemimpin
tertinggi negara yang sesungguhnya bukan manusia, melainkan
konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Oleh karena
itu, penguasa maupun warga negara harus mengedepankan hukum.
Artinya, penguasa dan rakyat harus bertindak sesuai dengan aturan
hukum yang ada. Semua warga negara termasuk penguasa atau
pemerintah mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum,
tanpa kecuali. Semua itu demi tegaknya hukum dan tercapainya
Sumber:
http://www.beritajakarta.com
▼
Gambar 2.2
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
dijamin oleh negara.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
40
keadilan. Dengan demikian, keadilan dan ketaatan terhadap hukum
merupakan salah satu syarat mendasar bagi terwujudnya masyarakat
yang demokratis.
e. Pemilu Berkala
Anda telah memahami bahwa pemilu merupakan salah satu
instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses
pembentukan pemerintahan yang baik (demokratis). Melalui pemilu,
rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dalam proses pembuatan
kebijakan publik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelak-
sanaan pemilu mencerminkan adanya sistem budaya demokrasi.
3. Macam-Macam Budaya Demokrasi
Macam-macam budaya demokrasi dapat ditinjau dari berbagai sudut
pandang seperti berikut.
a .
Budaya Demokrasi Ditinjau dari Cara Penyaluran Kehendak Rakyat
Ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat atau bentuk
partisipasi rakyat, ada tiga macam demokrasi sebagai berikut.
1) Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi yang
melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan
atau menentukan sesuatu urusan negara (pembuatan kebijakan
politik). Demokrasi langsung pernah dilakukan pada zaman
Yunani. Pada masa sekarang demokrasi langsung sulit untuk
dilakukan karena jumlah penduduknya terlalu banyak. Demokrasi
langsung hanya dapat dilakukan dalam lingkup masyarakat kecil
dan sederhana seperti di tingkat rukun tetangga (RT), sedangkan
di tingkat negara demokrasi langsung hanya dilakukan dalam
hal-hal tertentu. Misalnya, referendum (meminta pendapat
seluruh rakyat) atas persoalan-persoalan yang mendasar dalam
kehidupan bernegara, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil
presiden serta wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen.
2) Demokrasi Tidak Langsung (Demokrasi Perwakilan)
Demokrasi perwakilan adalah suatu sistem demokrasi dalam
menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada
dalam DPR. Dalam hal ini rakyat tidak terlibat secara langsung
dalam pembuatan keputusan politik, tetapi didelegasikan atau
dilimpahkan kekuasaannya kepada orang-orang yang dipilihnya
melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
3) Demokrasi Campuran
Demokrasi campuran merupakan sistem demokrasi gabungan
antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat
memilih wakilnya di DPRD kemudian wakil itu dikontrol oleh
rakyat dengan sistem referendum. Itulah contoh bentuk demokrasi
campuran.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
41
b. Budaya Demokrasi Ditinjau dari Segi Ideologi
Dari segi ideologi, ada dua macam demokrasi sebagai berikut.
1) Demokrasi Konstitusional
Demokrasi konstitusional mencerminkan suatu kekuasaan
pemerintahan yang terbatas dan tidak banyak
campur tangan
serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga
negaranya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi.
Demokrasi konstitusional dianut oleh negara-negara Eropa Barat,
Amerika Serikat, India, Pakistan, Indonesia, Filipina, Singapura.
2) Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)
Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan
demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme
yang dikembangkan oleh Karl Mark dan Leninisme. Ciri yang
menonjol dari demokrasi rakyat ini adalah tidak mengakui hak
asasi warga negaranya.
Demokrasi rakyat mem-
punyai cita-cita ingin men-
capai kehidupan tanpa kelas
sosial dan tanpa
kepemilikan
pribadi. Dalam demokrasi
rakyat, negara dianggap
sebagai alat untuk mencapai
komunisme yaitu untuk
kepentingan kolektifisme.
Demokrasi rakyat ini ber-
tentangan dengan demokrasi
konstitusional.
Itulah macam-macam budaya demokrasi yang ditinjau dari
berbagai sudut pandang. Dari berbagai macam budaya demokrasi
tersebut, budaya demokrasi mana sajakah yang pernah diterapkan
negara Indonesia? Anda akan memahaminya pada materi pada
subbab selanjutnya.
Sumber:
http://www.dkp.go.id
▼
Gambar 2.3
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyalur
aspirasi rakyat.
Referendum
Referendum adalah upaya pengambilan kebijakan pemerintah dengan cara meminta
pendapat rakyat. Referendum dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.
1. Referendum Obligator (Referendum Wajib)
Referendum obligator adalah referendum yang harus dilaksanakan guna meminta
persetujuan rakyat atas berlakunya suatu undang-undang yang didasarkan atas
pengambilan suara terbanyak. Dalam hal ini, badan legislatif baru membuat rancangan
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
42
undang-undang dan menawarkan rancangan undang-undang tersebut kepada rakyat
melalui pemungutan suara (referendum). Referendum obligator disebut juga sebagai
referendum wajib karena berlakunya suatu undang-undang tergantung dari persetujuan
rakyat dalam referendum.
2. Referendum Fakultatif (Referendum Tidak Wajib)
Referendum fakultatif disebut juga sebagai referendum tidak wajib karena
referendum dilaksanakan hanya jika ada yang tidak setuju atas berlakunya suatu
undang-undang. Dalam hal ini badan legislatif sudah membuat undang-undang.
Ayo Mengemukakan Pendapat
Dalam negara demokrasi, terdapat jaminan kemerdekaan berpendapat. Kebebasan
berpendapat tersebut tentunya tidak tak terbatas. Artinya, ada batas-batas tertentu dalam
mengemukakan pendapat. Misalnya, menghormati pendapat orang lain, tidak melanggar
aturan-aturan yang ada, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan
dan manusia pada umumnya.
Sekarang, praktikkan cara mengemukakan pendapat secara benar di depan kelas,
dengan tema ”Demokrasi Pancasila”. Lakukan secara bergantian. Anggaplah teman-teman
Anda sebagai pendengar yang bisa mengkritik dan memberi saran terhadap pendapat
Anda!
B. Budaya Demokrasi di Indonesia
Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang harus
didasarkan pada prinsip-prinsip budaya demokrasi. Prinsip-prinsip budaya
demokrasi yang diterapkan negara Indonesia menurut Ahmad Sanusi sebagai
berikut.
1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
Para pemeran politik dan pemimpin negara serta semua warga negara
dalam menerapkan demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai agama. Hal ini karena pada akhirnya mereka dituntut agar
mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
2. Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi Manusia
Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan
martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi
manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
43
3. Demokrasi yang Mengutamakan Kedaulatan Rakyat
Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara
demokrasi. Dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui sistem
lembaga perwakilan, perlu dilaksanakan pemilu secara periodik.
4. Demokrasi yang Didukung Kecerdasan
Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan
syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan
kewarganegaraan atau pendidikan politik amat penting dalam negara
demokrasi untuk membekali kesadaran warga negara akan hak dan
kewajibannya.
5. Demokrasi yang Menetapkan Pembagian Kekuasaan
Dalam suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasa-
an. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada
satu orang. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada lembaga lain
untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban
jalannya pemerintahan.
6. Demokrasi yang Menerapkan Konsep Negara Hukum
Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, untuk
mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dilakukan dengan
meninggalkan hukum. Tanpa hukum kebebasan akan mengarah pada
perbuatan yang anarkis. Pada akhirnya perbuatan itu meninggalkan nilai-
nilai demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum,
tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional, badan peradilan yang
bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarga-
negaraan.
7. Demokrasi yang Menjamin Otonomi Daerah
Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan
dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin nyata
dan bertanggung jawab mengindikasikan paham demokrasi yang semakin
berkembang. Sebagai wujud prinsip demokrasi kekuasaan negara tidak
dipusatkan pada pemerintah pusat saja, tetapi sebagian diserahkan
kepada daerah hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri.
8. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial
Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahtera-
an bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik,
melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi. Demokrasi sosial artinya
demokrasi yang ditemukan dalam hubungan antarwarga masyarakat dan
atau warga negara. Demokrasi juga harus dilandasi oleh penghormatan
terhadap kemerdekaan, persamaan, dan solidaritas antarmanusia.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
44
Pemilu Wujud Budaya Demokrasi Indonesia
Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan
demokrasi Pancasila ini didasarkan atas hakikat negara Indonesia yang berkedaulatan
rakyat. Hakikat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah pemerintahan Indone-
sia diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, negara Indonesia
menyelenggarakan pemilu. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan
wujud budaya demokrasi Indonesia.
Pada era reformasi telah terjadi pergantian presiden sampai empat kali mulai Presiden
Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, sampai Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Dalam setiap pemerintahannya, terdapat ciri pelaksanaan demokrasi yang
berbeda-beda. Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi masa pemerintahan Presiden Habibie,
Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono?
Coba Anda cari jawabannya secara kelompok! Tuliskan hasilnya pada selembar kertas
dan kumpulkan kepada guru untuk menjadi bahan diskusi kelas!
C. Masyarakat Madani
Berbicara tentang masyarakat madani, ada beberapa hal penting yang
harus Anda pahami. Beberapa hal penting tersebut antara lain pengertian
masyarakat madani, ciri-ciri masyarakat madani, dan demokratisasi menuju
masyarakat madani.
9. Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat
Demokrasi juga mencakup bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi
adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip
ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas
melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga mengambil peran
yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.
10. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka
Dalam suatu negara yang demokratis harus terdapat peradilan yang
merdeka. Peradilan yang merdeka berarti peradilan yang terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain seperti presiden,
BPK, dan DPR.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
45
1. Pengertian Masyarakat Madani
Anda mungkin sering mendengar istilah masyarakat madani. Akan
tetapi, sudahkah Anda memahami maksud dari istilah masyarakat
madani tersebut? Mungkin di antara Anda masih ada yang belum
memahaminya. Coba pahami baik-baik.
Masyarakat madani dikenal pula dengan istilah
civil society
. Banyak
ilmuwan yang memberikan pengertian tentang
civil society
atau
masyarakat madani. Beberapa ilmuwan tersebut sebagai berikut.
a. Muhammad A.S. Hikam
Menurut Muhammad A.S. Hikam, masyarakat madani adalah
wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan
antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan,
kemandirian yang tinggi terhadap negara, dan keterikatan dengan
norma serta nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.
b. Thomas Paine
Menurut Thomas Paine masyarakat madani adalah suatu ruang
tempat warga dapat mengembangkan kepribadiannya dan memberi
peluang bagi pemuasan kepentingan secara bebas dan tanpa paksaan.
c.
Nurcholis Madjid
Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani adalah
masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah
dibangun Nabi Muhammad saw. di negeri Madinah. Masyarakat
sebagai kota atau masyarakat yang berkeadaban dengan ciri antara
lain egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan
hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah.
(Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 156–157)
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara
umum masyarakat madani atau
civil society
dapat diartikan sebagai suatu
corak kehidupan masyarakat yang terorganisasi, mempunyai sifat
kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, dan mempunyai kesadaran
hukum yang tinggi. Itulah pengertian masyarakat madani. Dari berbagai
pengertian masyarakat madani tersebut dapat Anda pahami ciri-ciri
masyarakat madani.
2. Ciri-Ciri Masyarakat Madani
Masyarakat madani (
civil society
) sebagai sebuah tatanan masyarakat
yang mandiri menunjukkan kemajuan dalam hal peradaban, mempunyai
ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bentuk
masyarakat lainnya. Berkaitan dengan ciri-ciri masyarakat madani, ada
beberapa tokoh yang memberikan argumennya. Tokoh-tokoh dan
argumennya tentang ciri-ciri masyarakat madani tersebut seperti berikut.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
46
a. Muhammad A.S. Hikam
Muhammad A.S. Hikam memberikan empat ciri utama dari
masyarakat madani sebagai berikut.
1
) Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, tetapi mempunyai
komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.
2) Keswasembadaan, yaitu setiap anggota mempunyai harga diri
yang tinggi, mandiri, dan kuat tanpa menggantungkan pada
negara, lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya.
3) Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan
kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika
berhadapan dengan negara.
4) Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.
Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum
dan bukan negara kekuasaan.
(Sumber: Drs. H. Winarna Surya Adisubrata, 2002: 9–12)
b. Nurcholis Madjid
Dalam sudut pandang lain, Nurcholis Madjid mengemukakan
ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut.
1
) Semangat egalitarianisme atau kesetaraan.
2) Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise
seperti keturunan kesukuan, dan ras.
3) Keterbukaan.
4) Partisipasi seluruh anggota masyarakat.
5) Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan.
(Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 157)
c.
Daniel Bell
Menurut Daniel Bell, masyarakat madani mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut.
1
) Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu. Individu
dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika
berhadapan dengan negara.
2) Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan
politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis
yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3) Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak
intervensionis.
(Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 157)
Secara umum, masyarakat madani (
civil society
) dicirikan dengan
masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan
dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta
masyarakat egaliter (kesetaraan). Untuk mewujudkan konsep tersebut
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
47
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan berbagai prasyarat
sebagaimana diungkapkan oleh Han Sung-Jun berikut ini.
a. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan
berserikat serta mandiri dari negara.
b.
Adanya ruang publik yang memb
erikan kebebasan bagi semua orang
dalam mengartikulasikan isu-isu politik.
c.
Terdapat gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai
budaya tertentu.
d. Terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah
yang mengakar dalam masyarakat dan mampu menggerakkan
masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi.
Masyarakat madani merupakan
elemen yang sangat signifikan dalam
membangun demokrasi. Hal ini
karena salah satu syarat penting
bagi demokrasi adalah terciptanya
partisipasi masyarakat dalam proses-
proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh negara atau pemerin-
tahan. Masyarakat madani men-
syaratkan adanya keterlibatan warga
negara dalam asosiasi-asosiasi sosial.
Hal ini karena keterlibatan warga
negara ini memungkinkan tumbuhnya
sikap terbuka, percaya, dan toleran.
3. Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani
Demokratisasi adalah sebuah proses menuju terbentuknya demokrasi.
Demokrasi yang dimaksud adalah terbentuknya negara yang demokratis
sekaligus masyarakat yang demokratis. Pembicaraan mengenai
masyarakat madani tidak bisa dilepaskan dari demokratisasi dan
demokrasi.
Menurut Gellner, masyarakat madani dan demokrasi merupakan dua
kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap
sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi.
Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam
kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan,
adanya keragaman dan konsensus. Tatanan nilai-nilai masyarakat
tersebut ada dalam masyarakat madani. Oleh karena itu, demokrasi
membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat
madani. Bagaimanakah proses demokratisasi menuju masyarakat
madani?
Sumber:
http://www.bappeprop-jatim.go.id
▼
Gambar 2.4
Asosiasi Kepala Desa T
ulung Agung menolak
saluran bantuan langsung tunai (BLT).
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
48
Demokratisasi bertujuan membentuk kehidupan yang demokratis yang
ditandai adanya kebebasan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat
dalam bernegara. Kebebasan dan kemandirian adalah ciri dari masyarakat
madani. Dengan demikian, demokratisasi merupakan proses menuju
terbentuknya masyarakat madani. Pada dasarnya, demokratisasi yang
merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut.
a. Berlangsung Secara Evolusioner
Demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. Demokrati-
sasi berjalan secara perlahan, bertahap, bagian demi bagian. Hal ini
didasarkan pada kenyataan bahwa mengembangkan nilai demokrasi
dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat dilakukan
secepat mungkin.
b. Proses Perubahan Secara Persuasif dan Koersif
Demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan, atau
tekanan. Proses menuju demokrasi dilakukan dengan musyawarah
dan melibatkan setiap warga negara. Perbedaan pandangan
diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Mengapa demikian? Hal
ini karena sikap pemaksaan, pembakaran, dan perusakan bukan cara
yang demokratis.
c.
Proses yang Tidak Pernah Selesai
Demokratisasi merupakan proses yang berlangsung terus-
menerus. Demokrasi adalah sesuatu yang ideal yang tidak bisa
tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada, tetapi negara
sedapat mungkin mendekati kriteria demokrasi. Bahkan, suatu
pemerintah negara demokrasi dapat jatuh dalam pemerintah otoriter.
Itulah proses demokratisasi menuju masyarakat madani. Demokrati-
sasi memang tidak bisa dipisahkan dengan pembentukan masyarakat
madani. Mengapa demikian? Demokrasi adalah mekanisme dari
masyarakat madani. Hal ini berarti bahwa proses melakukan demokrasi
merupakan jalan bagi terbentuknya masyarakat madani. Jika demokrasi
bisa diwujudkan berarti masyarakat bisa menemukan kebebasan dan
kemandirian dalam melakukan aktivitasnya. Masyarakat juga berpartisi-
pasi aktif dan mengawasi atau mengontrol jalannya pemerintahan. Selain
itu, masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan
berbangsa dan bernegara dengan senantiasa berperilaku
ses
uai dengan
norma dan hukum yang telah ditetapkan bersama. Ciri-ciri demikian pada
dasarnya merupakan ciri dari masyarakat madani. Dengan demikian,
keberhasilan dalam mewujudkan kehidupan demokratis mencerminkan
keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat madani.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
49
Dalam uraian tentang masyarakat madani, sering disebut tentang masyarakat
demokrasi. Bagaimanakah hubungan antara masyarakat madani dengan masyarakat
demokrasi? Bagaimana dengan budaya demokrasi masyarakat di daerah Anda? Apakah
masyarakat di daerah Anda sudah memiliki jiwa atau etos kerja yang tinggi untuk
mewujudkan masyarakat madani? Coba Anda diskusikan dengan teman sebangku Anda!
Tuliskan hasil diskusi Anda pada selembar kertas dan presentasikan di depan kelas.
Perbaiki hasil diskusi Anda sesuai dengan masukan-masukan yang ada dalam presentasi
dan kumpulkan kepada guru untuk dinilai.
D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari masa
kemerdekaan sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakan-
nya beberapa bentuk demokrasi di negara Indonesia. Demokrasi apa sajakah
yang pernah dilaksanakan negara Indonesia?
Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat periode.
Adapun bentuk demokrasi yang dilaksanakan pada setiap periodenya sebagai
berikut.
1. Demokrasi pada Periode 1945–1959
Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi
parlementer (demokrasi liberal). Hal ini dipengaruhi oleh adanya
perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi
sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintahan tersebut didasarkan
pada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Akan tetapi,
sebenarnya sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X
tanggal 16 Oktober 1945 sudah tersirat adanya perubahan sistem
pemerintahan di Indonesia. Maklumat tersebut berisi bahwa KNIP sebagai
pembantu presiden menjadi badan yang diberi tugas kekuasaan legislatif
dan ikut menetapkan GBHN.
Istilah Lain dari
Civil Society
Masyarakat madani pada mulanya berasal dari dunia Barat yang dikenal dengan istilah
civil society
. Oleh banyak kalangan istilah
civil society
(bahasa Inggris) diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah seperti berikut.
1. Masyarakat sipil.
2. Masyarakat beradab atau berkeadaban.
3. Masyarakat madani.
4. Masyarakat kota.
5. Masyarakat warga atau kewargaan.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
50
Dengan diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer,
kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dan menteri-menteri
bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Pada masa
demokrasi parlementer ini, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen
memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik yang berjalan.
Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya
sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibat-
kan kabinet harus meletakkan jabatannya. Perubahan sistem pemerintah-
an Indonesia pada saat ini diikuti pula dengan perubahan konstitusi
negara Indonesia, yaitu dari UUD 1945 menjadi UUD RIS. Perubahan
konstitusi negara Indonesia tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember
1949.
Sistem pemerintahan demokrasi
dengan kabinet parlementer ini
masih terus berlangsung hingga
berlakunya UUDS 1950 (tanggal
17 Agustus 1950–5 Juli 1959). Akan
tetapi, karena kegagalan dari badan
konstituante dalam menyusun
undang-undang dasar yang baru,
dikeluarkanlah Dekret Presiden
5 Juli 1959 yang inti isinya sebagai
berikut.
a. Menetapkan pembubaran konstituante.
b. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali mulai saat tanggal dekret
dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950.
c.
Pembentukan MPRS.
Nah, sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut negara
Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945. Bagaimanakah dengan
budaya demokrasi Indonesia setelah diberlakukannya UUD 1945?
2. Demokrasi pada Periode 1959–1965 (Era Orde Lama)
Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain
memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia,
berakhirlah masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer dan
digantikan dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pada saat
berlakunya demokrasi terpimpin ini, sistem pemerintahan Indonesia
adalah presidensial.
Konsep awal demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin
oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi,
oleh Presiden Soekarno konsep demokrasi terpimpin ditafsirkan lain, yaitu
terpimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Oleh karena itu, muncul atribut
”Pemimpin Besar Revolusi” bagi Presiden Soekarno. Dengan demikian,
demokrasi terpimpin oleh Soekarno ditafsirkan sebagai demokrasi yang
dipimpin oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin besar revolusi.
Sumber:
30 Tahun Indonesia Merdeka
▼
Gambar 2.5
Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
51
Penafsiran ini menyebabkan harapan rakyat makin lama makin kabur
karena UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni.
Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, banyak terjadi pe-
nyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut
seperti berikut.
a. Kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden dan secara signifikan
diimbangi peran PKI dan Angkatan Darat.
b. Prosedur pembentukan DPR-GR dan MPRS tidak melalui pemilu,
tetapi anggota-anggotanya diangkat oleh presiden dengan penetapan
presiden yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan
(Penpres No. 2 Tahun 1959) dan berkedudukan di bawah presiden.
c.
Terjadinya pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden karena DPR
menolak RAPBN tahun 1960.
d. Pengangkatan presiden seumur hidup sampai membentuk lembaga-
lembaga yang bertentangan dengan UUD 1945.
Berdasarkan bentuk-bentuk penyimpangan di atas, jelaslah bahwa
telah terdapat kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin
Soekarno. Kekeliruan tersebut berupa pengingkaran terhadap nilai-nilai
demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya kepada
diri pemimpin sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan
check and
balance
dari legislatif terhadap eksekutif.
3. Demokrasi pada Periode 1966–1998 (Era Orde Baru)
Demokrasi yang diterapkan negara Indonesia pada era Orde Baru
dikenal dengan nama demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini
termuat dalam UUD 1945 dan dijiwai oleh sila-sila Pancasila, terutama
sila keempat. Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era
Orde Baru?
Pada awalnya, demokrasi Pancasila
pada era Orde Baru berhasil melahirkan
pemerintahan demokratis. Akan tetapi,
dalam perjalanannya lama-lama berubah
menjadi otoriter dengan berbagai alasan
yang manipulatif. Demokrasi Pancasila
pada masa pemerintahan Orde Baru tidak
berjalan seperti yang diharapkan. Apa
buktinya?
Afan Gaffar, seorang ilmuwan politik,
menyebutkan beberapa indikator yang
merupakan bukti bahwa demokrasi pada
masa pemerintahan Orde Baru tidak
berjalan baik. Beberapa indikator tersebut
seperti berikut.
Sumber:
www.tokohindonesia.com
▼
Gambar 2.6
Afan Gaffar
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
52
a. Pergantian kekuasaan tidak pernah terjadi, kecuali pada pejabat-
pejabat tingkat rendah, seperti gubernur, bupati, camat, dan kepala
desa. Kekuasaan secara tetap berada kepada Presiden Soeharto selaku
pemimpin Orde Baru, bahkan Presiden Soeharto mampu memper-
tahankan kepemimpinannya selama tujuh periode (1968–1998)
sebelum menyatakan sendiri untuk berhenti.
b. Rekrutmen politik atau proses pengisian jabatan-jabatan dalam politik
yang tertutup, seperti Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuang-
an, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan politik lain sangat ter-
gantung dan dikendalikan lembaga kepresidenan.
c.
Adanya pemilihan umum masa Orde Baru yang tidak jujur dan adil.
Pemilu yang dilaksanakan selama enam kali masih jauh dari semangat
demokrasi.
d. Jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara masih sangat terbatas.
Kebebasan pers dibatasi dengan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan
Pers (SIUPP). Jika terdapat pemberitaan yang dianggap mengganggu
atau menyimpang dari keinginan pemerintah akan dicabut SIUPP-
nya.
Kebijakan yang dijalankan selama pemerintahan Orde Baru sangat
menekankan pada stabilitas nasional. Akan tetapi, Orde Baru kurang
dalam menegakkan demokrasi. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru
cenderung menuju pemerintahan yang sentralistik (berpusat kepada
penguasa). Proses partisipasi budaya politik dalam sistem politik nasional
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kekuasaan eksekutif yang terpusat
dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan mengakibatkan
krisis struktural dan sistematik. Dengan demikian, tidak mendukung
berkembangnya fungsi berbagai lembaga kenegaraan, politik, dan sosial
secara proporsional dan optimal. Terjadinya praktik-praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme pada masa lalu adalah salah satu akibat dari
keterpusatan dan ketertutupan kekuasaan. Hal ini berlangsung selama
penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru.
4. Demokrasi pada Periode 1998–sekarang (Era Reformasi)
Demokrasi pada periode 1998–sekarang sering disebut tahap transisi
demokrasi Indonesia guna menentukan ke arah mana demokrasi akan
dibawa. Pada era reformasi bangsa Indonesia bertekad untuk menyeleng-
garakan pemerintahan yang benar-benar demokratis.
Langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahap
transisi demokrasi ini adalah melakukan reformasi konstitusi melalui
amendemen UUD 1945. Para pengusul amendemen mengatakan bahwa
Indonesia tidak akan demokratis selama masih menggunakan UUD 1945,
karena UUD 1945 tersebut memuat kelemahan-kelemahan yang menjadi
pendorong munculnya pemerintahan otoriter. Selain itu, gagasan
reformasi konstitusi didasarkan pada argumen-argumen sebagai berikut.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
53
a. Dalam UUD 1945 tidak memuat secara tegas dan ketat prinsip-prinsip
pembatasan kekuasaan yang mengandung pemencaran kekuasaan
yang disebut
check and balance
sehingga mudah diselewengkan oleh
pemerintah, tepatnya penguasa bidang eksekutif.
b. UUD 1945 yang ada sejak kemerdekaan Indonesia hingga berakhirnya
Orde Baru belum membicarakan tentang hak asasi manusia (HAM).
Selain itu, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur
tentang HAM.
c.
UUD 1945 terlalu longgar menyerahkan hal-hal yang sangat penting
kepada lembaga legislatif untuk diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, UUD 1945 memberikan peluang yang besar bagi
pemerintah untuk melakukan manipulasi dan mengambil pembenar-
an formal.
d. Adanya pasal-pasal UUD 1945 yang multitafsir. Misalnya pasal 7
tentang masa jabatan presiden yang tidak ada ketentuan tegas tentang
berapa kali presiden dapat menjabat.
Amendemen UUD 1945 untuk pertama kalinya dilakukan oleh MPR
dalam kurun waktu 1999–2002 dan menghasilkan empat perubahan.
Dengan berhasil diamendemennya UUD 1945 diharapkan dapat terwujud
pemerintahan yang demokratis.
Berkaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang demo-
kratis, sebenarnya tidak cukup hanya melakukan perubahan terhadap
konstitusi. Akan tetapi, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Menurut
Azyumardi Azra, langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia
menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup tiga bidang besar
sebagai berikut.
a. Reformasi sistem yang menyangkut perumusan kembali falsafah,
kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik.
b. Reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan
pemberdayaan lembaga-lembaga politik.
c.
Pengembangan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis.
Berdasarkan pendapat Azyumardi Azra tersebut dapat disimpulkan
bahwa pribadi penyelenggara pemerintahan dan sistem sama-sama
penting dalam transisi Indonesia menuju demokrasi. Hal ini karena
penyelenggara yang secara pribadi baik, tetapi sistem yang mengaturnya
tidak baik tetap saja akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan
yang tidak baik. Misalnya penyelenggara pemerintah terjangkit penyakit
korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahkan akan terjerumus ke dalam
otoriterisme absolutisme. Oleh karena itu, sistem harus diatur sedemikian
rupa agar mampu membawa dan mengawal orang-orang (penyelenggara
pemerintah) menjadi baik dan menyingkirkan penyakit korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN).
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
54
Pada era reformasi ini indikasi ke arah terwujudnya kehidupan
demokratis di Indonesia tampak dalam beberapa hal berikut ini.
a. Adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan
keberadaannya pada sebuah negara demokrasi.
b. Diamendemennya pasal-pasal dalam konstitusi negara Republik
Indonesia (amendemen pertama sampai keempat).
c.
Adanya kebebasan pers.
d. Dijalankannya kebijakan otonomi daerah.
e.
Dibentuknya lembaga atau organisasi kemasyarakatan seperti
lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Meskipun indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis di
Indonesia sudah mulai tampak, tetapi masih perlu diwaspadai adanya
indikasi-indikasi kembalinya kekuasaan
status quo
yang ingin memutar-
balikkan arah demokrasi Indonesia kembali pada periode sebelum era
Reformasi. Oleh karena itu, kondisi transisi demokrasi Indonesia untuk
saat ini masih berada di persimpangan jalan yang belum jelas arah
pelabuhannya.
Pentingnya Kesadaran Pengelolaan Potensi atau Kekayaan Daerah
dalam Mewujudkan Masyarakat Madani
Bentuk potensi atau kekayaan daerah antara lain sumber daya alam dan lingkungan
hidup. Salah satu prasyarat untuk terwujudnya masyarakat madani adalah adanya
kesadaran dan pemahaman warga masyarakat terhadap upaya pengelolaan potensi atau
kekayaan daerah. Kesadaran warga masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi atau
kekayaan daerah ini dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut.
1. Melakukan tuntutan
(demand)
secara aktif untuk mendapatkan lingkungan yang baik
dan sehat, dalam bentuk:
a. meningkatkan kepedulian dan kemampuan mengelola sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup; dan
b. meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya
alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat,
dan budaya.
2. Melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitar,
dalam bentuk:
a. membentuk pola kemitraan yang berkembang di antara berbagai lembaga
masyarakat dan pemasyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan;
b. hak-hak adat dan ulayat yang terlindungi dalam pengelolaan sumber daya alam
dan pelestarian lingkungan hidup;
c. pengkajian keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat dan lokal,
pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup, serta
perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan; serta
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
55
d. peningkatan kepatuhan dunia usaha dan kesadaran masyarakat terhadap
peraturan perundang-undangan dan tata nilai masyarkat lokal yang berwawasan
lingkungan hidup.
Dengan adanya kesadaran warga masyarakat ikut serta dalam upaya pengelolaan
potensi atau kekayaan daerah tersebut diharapkan dapat terwujud masyarakat madani
dengan ciri-ciri sebagai berikut.
1. Terwujudnya masyarakat yang mampu mengartikulasikan atau menyatakan kehendak-
nya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan ditandai adanya:
a. penyediaan dukungan politik untuk mengurangi segala bentuk eksploitasi; serta
b. penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan lembaga dan
organisasi keswadayaan masyarakat.
2. Meningkatnya gerakan dan jumlah masyarakat peduli lingkungan melalui pengem-
bangan akses bagi masyarakat untuk dapat berperanserta dalam pengelolaan lingkung-
an hidup secara substansial dengan ditandai adanya:
a. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan
peningkatan kehidupan sosial ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin
secara terpadu;
b. peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pembangunan
kota;
c. peningkatan upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial;
d. penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi, penyediaan pendampingan
miskin dan untuk mengembangkan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup
produktif;
e. pengembangan sistem perlindungan sosial yang sudah ada di masyarakat, usaha
swasta, dan pemerintahan;
f. pengembangan forum komunikasi antartokoh penggerak kegiatan keswadayaan;
serta
g. pengembangan kemitraan lintas pelaku dalam kegiatan keswadayaan.
3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjalankan dan melakukan inisiatif lokal
dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitarnya, dengan ditandai adanya:
a. penyediaan bantuan pendampingan;
b. penyediaan informasi kepada organisasi sosial dan ekonomi masyarakat;
c. pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultan baik antara
pemerintah dan lembaga masyarakat maupun antarlembaga masyarakat dalam
kegiatan pengambilan keputusan publik;
d. peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola bantuan sistem perlindungan
sosial; serta
e. pengembangan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
56
E. Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-
hari
Tegaknya kehidupan demokrasi dalam kehidupan bernegara sangat
dipengaruhi oleh dukungan dari seluruh warga negara. Demokrasi dalam
suatu negara akan tumbuh subur jika dijaga oleh warga negara yang
demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati
kebebasan individu, melainkan juga mampu menunjukkan perilaku yang
demokratis. Bagaimanakah bentuk perilaku yang demokratis tersebut?
Perilaku demokratis adalah perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip
demokrasi. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku demokrasi tercermin pada
sikap-sikap seperti berikut.
1. Menjunjung tinggi persamaan.
2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Membudayakan sikap bijak dan adil.
4. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.
5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.
Sikap demokratis tersebut harus senantiasa diwujudkan dalam kehidupan
sehari-hari. Bagaimanakah bentuk perilaku yang mencerminkan sikap
demokratis tersebut? Berikut merupakan contoh perilaku demokratis yang
dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.
1. Perilaku Demokrasi di Lingkungan Keluarga
a. Memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah.
b. Saling menghormati pendapat anggota dalam musyawarah keluarga.
c.
Membiasakan bekerja sama membersihkan rumah.
d. Orang tua memberi uang saku kepada anak-anaknya secara adil
sesuai dengan kebutuhan setiap anak.
2. Perilaku Demokrasi di Lingkungan Sekolah
a. Ikut serta dalam kegiatan organisasi di sekolah, seperti OSIS, PMR,
dan pramuka.
b. Mendengarkan penjelasan guru dan pendapat teman di kelas.
c.
Mematuhi tata tertib di sekolah.
d. Menghormati pendapat teman dalam diskusi kelas.
3. Perilaku Demokrasi di Lingkungan Masyarakat
a. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah tingkat RT atau desa.
b. Memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan desa.
c.
Ikut serta dalam kegiatan karang taruna.
d. Ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
57
. . . .
No.
1.
Membiasakan
musyawarah
mufakat dalam
mengambil
keputusan.
✔
–
–
–
Persoalan
mudah
diselesaikan.
2.
Mematuhi tata
tertib di sekolah.
–
✔
–
–
Lingkungan
sekolah tertib
dan teratur.
3.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
4.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Bentuk Budaya
Demokrasi
Lingkungan Kehidupan Sehari-hari*)
Manfaat
Keluarga
Sekolah Masyarakat
Negara
Keterangan *):
Berilah tanda centang (
✔
) sesuai dengan bentuk budaya yang Anda laksanakan.
Sumber:
www.kippas.file.wordpress.com
▼
Gambar 2.7
Simulasi pemilu bagi siswa sebagai pemilih
pemula.
Sudahkah Anda membiasakan budaya demokrasi dalam kehidupan Anda sehari-hari?
Bagaimanakah bentuk budaya demokrasi yang telah Anda biasakan tersebut? Manfaat
apa yang Anda peroleh? Coba renungkan dan tuliskan hasil renungan Anda dalam bentuk
tabel seperti contoh berikut.
4. Perilaku Demokrasi di Lingkungan Negara
a. Ikut dalam pelaksanaan pemilu
untuk memilih presiden dan
wakil presiden serta wakil-wakil
rakyat yang akan duduk di parle-
men.
b. Memberikan masukan atas pem-
buatan kebijakan publik.
c. Mematuhi peraturan hukum
yang berlaku.
d. Ikut dalam kegiatan organisasi
politik seperti menjadi anggota
partai politik.
Sudahkah Anda membiasakan budaya demokrasi dalam kehidupan
sehari-hari? Tentu saja sudah. Bagaimanakah bentuknya? Coba Anda
renungkan dan ingat kembali! Satu hal yang perlu Anda ingat bahwa
membiasakan budaya demokrasi dapat mewujudkan masyarakat madani.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
58
Pemilu merupakan wujud budaya demokrasi di Indonesia. Itu berarti, pelaksanaan
demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu. Jika pemilu berhasil
dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat, berarti demokrasi di Indonesia bisa dikatakan
berjalan secara benar. Oleh karena itu, jika kita ingin mewujudkan demokrasi yang
sesungguhnya, kita hendaknya mau mendukung pelaksanaan pemilu secara jujur dan adil
sesuai dengan kehendak rakyat.
1. Budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan
yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai persamaan, kebebasan,
dan peraturan.
2. Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, antara lain mencakup
hal-hal berikut.
a. Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik.
b. Tingkat persamaan (kesetaraan) di antara warga negara.
c. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
d. Supremasi hukum.
e. Pemilu berkala.
3. Macam-macam budaya demokrasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang seperti
berikut.
a. Budaya demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat, terdiri atas:
1) demokrasi langsung,
2) demokrasi tidak langsung (perwakilan), serta
3) demokrasi campuran.
b. Budaya demokrasi ditinjau dari segi ideologi, terdiri atas:
1) demokrasi konstitusional dan
2) demokrasi rakyat (demokrasi proletar).
4. Masyarakat madani atau
civil society
adalah suatu corak kehidupan masyarakat yang
terorganisasi, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, tetapi
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
5. Secara umum, ciri masyarakat madani (
civil society
) seperti berikut.
a. Masyarakat bersifat terbuka.
b. Masyarakat bebas dari pengaruh kekuasaan.
c. Tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat
egaliter (kesetaraan).
6. Demokratisasi merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
59
7. Demokratisasi yang merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
a. Berlangsung secara evolusioner.
b. Proses perubahan secara persuasif dan koersif.
c. Proses yang tidak pernah selesai.
8. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dibedakan sebagai berikut.
a. Demokrasi pada periode 1945–1959 yang dikenal dengan sebutan demokrasi
parlementer atau demokrasi liberal.
b. Demokrasi pada periode 1959–1965 yang dikenal dengan sebutan demokrasi
terpimpin.
c. Demokrasi pada periode 1966–1998 yang dikenal dengan sebutan demokrasi
Pancasila.
d. Demokrasi pada periode 1998–sekarang yang dikenal dengan sebutan tahap
transisi demokrasi Indonesia guna menentukan ke arah mana demokrasi akan
dibawa. Pada era reformasi bangsa Indonesia bertekad untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang benar-benar demokratis.
9. Prinsip-prinsip budaya demokrasi Indonesia sebagai berikut.
a. Berketuhanan Yang Maha Esa.
b. Menjunjung hak asasi manusia.
c. Mengutamakan kedaulatan rakyat.
d. Didukung kecerdasan.
e. Menetapkan pembagian kekuasaan.
f. Menerapkan konsep negara hukum.
g. Menjamin otonomi daerah.
h. Berkeadilan sosial.
i. Kesejahteraan rakyat.
j. Pengadilan yang merata.
10. Masyarakat madani adalah suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisasi,
mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, dan mempunyai kesadar-
an hukum yang tinggi.
11. Demokratisasi yang merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
a. Berlangsung secara evolusioner.
b. Proses perubahan secara persuasif dan koersif.
c. Proses yang tidak pernah selesai.
12. Pemilu merupakan wujud budaya politik Indonesia yang dilaksanakan dengan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku demokrasi tercermin pada sikap-sikap seperti
berikut.
a. Menjunjung tinggi persamaan.
b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
c. Membudayakan sikap bijak dan adil.
d. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.
e. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.
Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI
60
Jawablah dengan tepat!
1 . Jelaskan pengertian budaya demokrasi!
2
. Sebutkan prinsip-prinsip budaya demokrasi universal!
3 . Sebutkan dan jelaskan macam-macam budaya demokrasi ditinjau dari cara
penyaluran kehendak rakyat!
4 . Jelaskan yang Anda pahami tentang masyarakat madani!
5 . Sebutkan ciri-ciri masyarakat madani secara umum!
6 . Sebutkan persyaratan agar terwujud masyarakat madani!
7. Bagaimanakah bentuk demokrasi Indonesia pada periode 1945–1959?
Jelaskan!
8 . Bagaimanakah konsep awal dari demokrasi terpimpin? Bagaimana pula
pelaksanaannya?
9 . Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi di lingkungan sekolah!
10. Bagaimanakah kekuasaan pemerintahan dalam negara yang menganut sistem
demokrasi?